Penyelenggaraan Kepalangmerahan di Indonesia

Penyelenggaraan Kepalangmerahan di Indonesia

•  Pada Tanggal 9 Januari 2018 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (UU Kepalangmerahan) telah diundangkan oleh pemerintah. UU ini menjadi instrumen hukum yang penting bagi Indonesia, terutama dalam melaksanakan kegiatan Kepalangmerahan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun intenasional.

• Berdasarkan UU tersebut, yang dimaksud dengan Kepalangmerahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, lambang palang merah, atau hal lain yang diatur berdasarkan Konvensi-konvensi Jenewa 1949.

• UU Kepalangmerahan mengatur 3 (tiga) hal penting yaitu; penyelenggaraan Kepalangmerahan, penggunaan Lambang sesuai Konvensi-konvensi Jenewa 1949, dan Perhimpunan Nasional Palang Merah Indonesia (PMI).

• UU Kepalangmerahan menyatakan bahwa penyelenggara Kepalangmerahan adalah pemerintah dan PMI. Pengaturan hal tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena mereka akan lebih cepat di dalam menerima bantuan pada saat terjadi bencana/konflik, berdasarkan UU Kepalangmerahan. Manfaat dimaksud diantaranya; (1) Penyelenggara Kepalangmerahan mempunyai keleluasaan akses dalam semua situasi dan (2) Penyelenggara Kepalangmerahan (khususnya PMI) mempunyai kekuatan hukum yang jelas, sehingga kegiatannya aman dan terlindungi.

• Sebagai bagian dari Penyelenggara Kepalangmerahan dan Perhimpunan Nasional Kepalangmerahan di Indonesia, PMI merupakan salah satu anggota dari komponen Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. PMI bekerja atas asas perikemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik.

• UU Kepalangmerahan juga menegaskan bahwa, meskipun PMI merupakan perhimpunan nasional yang diakui resmi oleh Pemerintah yang melaksanakan kegiatan kemanusiaan, organisasi-organisasi kemanusiaan lain tetap dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

 

Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

• Komponen Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (selanjutnya disingkat Gerakan) merupakan organisasi yang terdiri atas (1) Perhimpunan Nasional, (2) Federasi Internasional Perhimpunan-perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies atau Federasi), dan (3) Komite Internasional Palang Merah (International Committee of the Red Cross atau ICRC). 

• ICRC sebagai pendiri dan salah satu komponen Gerakan memiliki fungsi diantaranya untuk membantu korban pada saat terjadi konflik, gangguan keamanan, dan/atau kerusuhan, dengan cara bekerjasama atau berkoordinasi dengan Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah setempat.

• Federasi mempunyai fungsi diantaranya memberikan bantuan kepada korban pada saat terjadi bencana alam/teknologi dan darurat kesehatan, serta menjadi koordinator bagi Perhimpunan-perhimpunan Nasional yang menjadi anggota Gerakan, dalam hal menanggulangi bencana tersebut.  Pada saat ini anggota Gerakan berjumlah 191 Perhimpunan Nasional.

• Perhimpunan Nasional adalah satu-satunya organisasi Kepalangmerahan yang  menggunakan lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah, yang dibentuk oleh negara yang menandatangani Konvensi Jenewa, untuk di Indonesia adalah PMI, dengan fungsi diantaranya membantu pemerintah di dalam melakukan kegiatan Kepalangmerahan.

• Sebagai komponen dari Gerakan; setiap Perhimpunan Nasional, Federasi, dan ICRC secara rutin berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Kepalangmerahan. Gerakan juga selalu berupaya berkoordinasi dengan negara-negara dan organisasi-organisasi lain yang relevan untuk memaksimalkan bantuan bagi korban yang membutuhkan dan mencegah overlapping(tumpang tindih) yang tidak perlu serta untuk kepentingan dan keselamatan masing-masing pihak. Sebagai contoh, ICRC selalu berkoordinasi dengan otoritas berbagai negara terkait, Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), UNICEF, Dokter Tanpa Batas (MSF), dan Muhammadiyah DMC (Muhammadiyah Disaster Management Centre) dalam pelaksanaan kegiatan bantuan kemanusiaan. Demikian pula, PMI juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan organisasi internasional dan organisasi nasional yang bergerak di bidang kemanusiaan serta instansi pemerintah terkait, dalam hal memberikan bantuan kepada korban konflik bersenjata, kerusuhan lainnya, memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pembinaan relawan, melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan, menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan, membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri, membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.

• Dengan telah dibentuknya Federasi yang mempunyai fungsi utama melakukan koordinasi secara rutin di antara Perhimpunan-perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, maka Gerakan tidak melihat perlunya membuat Federasi khusus yang terpisah untuk Perhimpunan Nasional Bulan Sabit Merah karena mereka mempunyai kewajiban melaksanakan Prinsip-prinsip Gerakan yang sama, yakni antara lain Kenetralan, Kesemestaan, dan Kemandirian. Saat ini, Organisasi Konferensi Islam (OIC atau Organisation of Islamic Conference) selalu mengundang Perhimpunan Nasional anggota Gerakan dari negara-negara anggota OKI, seperti Bulan Sabit Merah Arab Saudi, Bulan Sabit Merah Turki, Palang Merah Lebanon, dan PMI untuk saling berkomunikasi dalam melancarkan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat anggota negara tersebut. Namun demikian, komunikasi antara Perhimpunan Nasional dari negara-negara anggota OKI tidak mengurangi atau meniadakan komunikasi dan kewajiban Perhimpunan-perhimpunan Nasional untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Prinsip-prinsip Gerakan.

 

Penggunaan Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah

• Pada tahun 1864, Lambang Palang Merah sebagai tanda pengenal dan tanda pelindung bagi anggota kesatuan medis militer (istilah dalam UU Kepalangmerahan adalah Satuan Kesehatan TNI) diadopsi ke dalam Konvensi Jenewa I tentang ‘perlindungan bagi anggota militer yang luka dan sakit di medan pertempuran’. Setelah diadopsi, Lambang Palang Merah diartikan sebagai Lambang Pembeda dan Lambang yang Netral.

• Fungsi lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang ditetapkan dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 (semenjak Konvensi Jenewa 1864 yang disempurnakan pada tahun 1949) adalah sebagai lambang pembeda satu-satunya, yaitu untuk membedakan Petugas Medis Angkatan Bersenjata Negara (termasuk petugas medis lainnya yang telah bergabung dalam Dinas Medis angkatan bersenjata negara tersebut, dengan Istilah di dalam UU Kepalangmerahan adalah Satuan Kesehatan TNI) dengan Kombatan Angkatan Bersenjata Negara, dan orang sipil yang terlibat langsung dalam pertempuran.  Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah secara sederhana berfungsi sebagai simbol perlindungan bagi petugas medis atau mereka yang menjalankan fungsi medis dalam situasi perang atau kekerasan lainnya, dengan tujuan agar mereka tidak menjadi sasaran serang.

• Lambang juga berfungsi sebagai Tanda Pengenal, yaitu untuk menandakan bahwa penggunanya adalah pihak yang terkait dengan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (Gerakan).

• Dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949, Lambang Palang Merah digambarkan sebagai kebalikan warna bendera Swiss dan sebagai penghormatan kepada negara Swiss yang menjadi tuan rumah konferensi diplomatik pertama tahun 1864 di kota Jenewa. Tidak ada penjelasan bahwa Lambang Palang Merah adalah modifikasi simbol agama tertentu ataupun replikasi simbol Aljabar untuk tanda penambah. Hal ini ditegaskan pula dalam Prinsip Gerakan, yakni Kesamaan yang berarti komponen Gerakan dalam melaksanakan tugas-tugasnya tidak membeda-bedakan berdasarkan agama, ras, atau kelompok tertentu.  Ketika Lambang Palang Merah diadopsi dalam Konvensi Jenewa tahun 1864, tidak ada penolakan dari negara-negara anggota Konvensi Jenewa tersebut – termasuk Turki yang meratifikasi Konvensi Jenewa Tahun 1864 tanpa keberatan (reservasi) apa pun sebelum negara tersebut menghadapi perang dengan Rusia pada tahun 1875-1878.

• Lambang Bulan Sabit Merah akhirnya diadopsi secara resmi dalam Konferensi Diplomatik di Jenewa pada tahun 1929 sebagai lambang alternatif pengganti Lambang Palang Merah bagi negara yang telah memakainya dan belum siap menggunakan Lambang Palang Merah. Adopsi tersebut terjadi atas pertimbangan yang disampaikan oleh Turki sejak tahun 1875. Sebelum tahun 1929, sebenarnya terdapat pula lambang-lambang lain yang diajukan beberapa negara untuk dijadikan lambang alternatif, namun tidak diterima oleh masyarakat internasional karena negara-negara masih mengingat pentingnya satu lambang pembeda bagi dinas medis angkatan bersenjata suatu negara.

• Pasal 38 paragraf 2 Konvensi Jenewa I Tahun 1949 dan Pasal 40 paragraf 3 pada konvensi yang sama mensyaratkan secara jelas bahwa satu negara hanya dapat memilih menggunakan satu Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Indonesia sendiri telah menerima Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dengan meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-serta dalam Seluruh Konvensi Jenewa 1949.

• Pasal 40 paragraf 3 Konvensi Jenewa I Tahun 1949, yang terkait dengan paragraf 2 dari pasal tersebut, memuat ketentuan bahwa kartu-kartu identitas yang memuat lambang pembeda dari petugas medis angkatan bersenjata, petugas medis Perhimpunan Nasional, serta organisasi lain yang ditugaskan menjadi bagian dari petugas medis angkatan bersenjata negara tersebut (istilah dalam UU Kepalangmerahan adalah Satuan Kesehatan TNI), harus seragam, yaitu Lambang yang telah dipilih oleh negara. Dengan kata lain, satu negara tidak diperbolehkan penggunaan dua lambang yang berbeda karena hal ini akan menghilangkan fungsi dasar lambang pembeda tersebut.

• Berkenaan dengan Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah, penggunaan nama Perhimpunan Nasional anggota Gerakan mengikuti lambang pembeda yang digunakan petugas medis angkatan bersenjata negara tersebut (istilah dalam UU Kepalangmerahan adalah Satuan Kesehatan TNI), yaitu salah satu dari Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah.

• Mukadimah dan Pasal 4 butir 2 dari Statuta Gerakan menyatakan bahwa satu negara hanya dapat mengusulkan satu Perhimpunan Nasional yang dapat menggunakan nama dan Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Statuta Gerakan ini dibuat atas aturan yang dimuat dalam Pasal 44 paragraf 2 Konvensi Jenewa I Tahun 1949.

• Pasal 44 paragraf 2 Konvensi Jenewa I Tahun 1949 menyatakan bahwa Perhimpunan-perhimpunan Nasional Palang Merah (Bulan Sabit Merah serta Singa dan Matahari Terbit Merah) pada waktu damai, sesuai peraturan perundang-undangan nasional menggunakan nama dan lambang Palang Merah untuk kegiatan-kegiatan lain mereka yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Konferensi-Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Di Indonesia, PMI sebagai Perhimpunan Nasional yang diakui sebagai anggota komponen Gerakan, pada waktu damai, sesuai peraturan perundang-undangan nasional (UU Kepalangmerahan), menggunakan nama dan Lambang Palang Merah untuk kegiatan-kegiatan lain PMI yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Konferensi-Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

• Jika suatu negara akan meneruskan atau mengganti lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang telah digunakan oleh dinas medis angkatan bersenjatanya (Satuan Kesehatan TNI dalam konteks Indonesia) dan Perhimpunan Nasionalnya (PMI di Indonesia), akan menjadi sepenuhnya keputusan dan wewenang negara tersebut. Adapun penggantian yang dimaksud adalah penggantian terhadap Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah dan tidak menggantikan perhimpunan nasional (PMI di Indonesia) yang telah ditetapkan oleh negara.

• Jika suatu Perhimpunan Nasional ingin mendaftar sebagai anggota Gerakan, maka Perhimpunan Nasional tersebut harus merupakan Perhimpunan Nasional yang telah disahkan oleh Negara sebagai organisasi pendukung (auxiliary organisation) pemerintah di bidang kemanusiaan, seperti yang dijelaskan pada salah satu dari 10 persyaratan yang terdapat dalam Statuta Gerakan.

• Penggunaan Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah sendiri di Indonesia saat ini sudah diatur secara jelas berdasarkan UU Kepalangmerahan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Indonesia saat ini menggunakan Lambang Palang Merah sebagai lambang pembeda bagi Satuan Kesehatan TNI, yang kemudian penggunaan Lambang Palang Merah ini diikuti oleh PMI selaku Perhimpunan Nasional yang resmi diakui oleh Pemerintah dan Gerakan.

• UU Kepalangmerahan juga merupakan bentuk pelaksanaan mandat yang tertuang dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 mengenai pengaturan penggunaan Lambang Kepalangmerahan (Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang dilindungi berdasarkan Konvensi Jenewa). Pasal 11 ayat (2) UU Kepalangmerahan menyatakan bahwa Lambang Palang Merah hanya digunakan oleh Satuan KesehatanTNI dan PMI serta tenaga kesehatan sipil lainnya setelah mendapatkan izin dari Panglima TNI. Kemudian Pasal 36 ayat (1) UU Kepalangmerahan menyatakan bahwa penggunaan lambang kepalangmerahan tersebut tanpa izin Panglima TNI adalah dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

 

Lambang Pembeda Alternatif

• Dalam rangka menyelesaikan permintaan yang masih ada berkenaan dengan lambang-lambang alternatif lainnya, akhirnya negara-negara sepakat mengadopsi satu lagi lambang alternatif tambahan, yaitu Lambang Kristal Merah. Kesepakatan tersebut dimuat dalam perjanjian internasional yang disebut dengan Protokol Tambahan III atas Konvensi Jenewa 1949 yang diadopsi pada tahun 2005 (Protokol Tambahan III/2005). Artinya, negara-negara peserta perjanjian ini dapat, bilamana perlu, menggunakan Lambang Kristal Merah dengan fungsi yang sama seperti lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Sampai saat ini 73 Negara, termasuk Palestina, telah meratifikasi perjanjian ini dan 23 Negara, termasuk Turki, telah menandatanganinya.

• Berbeda dengan Lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, Lambang Kristal Merah telah diteliti oleh negara-negara peserta Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan ICRC untuk memastikan bahwa lambang tersebut tidak dikonotasikan pada suatu agama atau golongan tertentu.

• Pada akhirnya, Gerakan berpandangan bahwa pemilihan Lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah untuk digunakan oleh dinas medis angkatan bersenjata suatu negara merupakan suatu keputusan mandiri setiap Negara sebagaimana dimaksud dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949. Hal ini dilakukan sejauh dan selama pemilihan serta penggunaan lambang tersebut tidak dikaitkan atau dikonotasikan pada suatu agama atau golongan tertentu. 

PMI menganggap betapa pentingnya kegiatan kemanusiaan untuk membantu korban bencana dan situasi kekerasan lainnya. Semakin banyak minat masyarakat untuk berpartisipasi meringankan penderitaan korban bencana dan situasi kekerasan lainnya, maka akan semakin bermanfaat bagi mereka yang terkena dampaknya serta semakin memperlancar tugas Pemerintah yang berkewajiban membantu para korban.  Dalam melakukan kegiatan kemanusiaan, PMI bekerjasama dan berkoordinasi dengan organisasi internasional dan nasional yang bergerak di bidang kemanusiaan serta instansi pemerintah terkait sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kegiatan kemanusiaan ini tentu dapat dilakukan asalkan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, termasuk sejalan dengan peraturan yang berlaku.